Tugas dan Fungsi Bagian Setda

 

 

 

 

 

 

BAGIAN TATA PEMERINTAHAN

  1. Bagian Tata Pemerintahan mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan penyelenggaraan pemerintahan umum, pelaksanaan otonomi daerah, hubungan antar lembaga dan kerjasama.
  2. Dalam melaksanakan tugas Bagian Tata Pemerintahan menyelenggarakan fungsi :
    1. pengumpulan bahan pembinaan koordinasi instansi pemerintah dalam menyelenggarakan pemerintahan umum dan menyusun rencana, petunjuk teknis pembinaan serta pengadaan prasarana fisik dan pemerintahan;
    2. pengumpulan bahan dalam rangka pembinaan perangkat daerah, perangkat kecamatan dan perangkat kelurahan; 
    3. pengumpulan bahan penyusunan rencana dan pelaksanaan otonomi daerah, hubungan antar lembaga dan kerjasama antar daerah;
    4. pengumpulan bahan penyusunan pedoman teknis kerjasama antar daerah;
    5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan sesuai dengan tugas dan fungsinya.
  3. Uraian tugas Bagian Tata Pemerintahan, sebagai berikut :
  1. menyusun konsep program kerja bagian tata pemerintahan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  2. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  3. mendistribusikan tugas dan  mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  4. melaksanakan kegiatan penyusunan rencana pedoman dan pembinaan penyelenggaraan otonomi daerah, hubungan antar lembaga dan kerja sama antar daerah;
  5. melaksanakan kegiatan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pemerintahan umum, perangkat daerah, perangkat kecamatan, perangkat kelurahan, penataan dan pengembangan wilayah;
  6. melaksanakan kegiatan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan pertumbuhan wilayah;
  7. melaksanakan koordinasi  bidang kerjasama antar daerah;
  8. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
  9. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  10. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
  11. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

BAGIAN KESEJAHTERAAN RAKYAT

  1. Bagian Kesejahteraan Rakyat mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang agama dan sosial,  kesehatan, pemberdayaan perempuan, perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana, pendidikan, kebudayaan, pemuda dan olahraga.
  2. Dalam melaksanakan tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat menyelenggarakan fungsi :
    1. pelaksanaan kegiatan pembinaan keagamaan dan kesejahteraan sosial;
    2. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang keagamaan dan kesejahteraan sosial;
    3. pelaksanaan kegiatan pembinaan pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, keolahragaan dan kesehatan;
    4. pelaksanaan penyusunan rencana dan program, pelaksanaan fasilitasi, monitoring, evaluasi dan pelaporan di bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, keolahragaan dan kesehatan;
    5. pelaksanaan pembinaan semua kegiatan yang mengarah pada peran serta kelembagaan perempuan peningkatan pemberdayaan perempuan dan peran serta masyarakat dan pemerintah dalam perlindungan anak, pengendalian penduduk dan keluarga berencana;
    6. pelaksanaan fungsi lain diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
  3. Uraian tugas Bagian Kesejahteraan Rakyat, sebagai berikut :
  1. menyusun konsep program kerja bagian kesejahteraan rakyat sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  2. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  3. mendistribusikan tugas dan  mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  4. melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan keagamaan, bantuan sosial dan usaha peningkatan kesejahteraan sosial;
  5. melaksanakan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan pengkoordinasian pembinaan peningkatan mutu di bidang pendidikan, kebudayaan, kepemudaan, prestasi olahraga dan kesehatan;
  6. melaksanakan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan pengkoordinasian peran serta perempuan dan kelembagaan perempuan;
  7. melaksanakan pengkoordinasian peningkatan peran serta masyarakat dan pemerintah dalam perlindungan anak;
  8. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
  9. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  10. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
  11.   melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

BAGIAN PEREKONOMIAN

  1. Bagian Perekonomian mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang perekonomian umum, sarana dan prasarana perekonomian, peningkatan produksi dan pemasaran, usaha-usaha perdagangan, investasi dan pendayagunaan BUMD serta pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam dan energi.
  2. Dalam melaksanakan tugas Bagian Perekonomian menyelenggarakan fungsi:
  1. pelaksanaan pembinaan perekonomian umum dan peningkatan sarana perekonomian;
  2. pelaksanaan pembinaan kegiatan investasi dan pendayagunaan BUMD;
  3. pelaksanaan pembinaan kegiatan pemanfaatan dan pengendalian sumber daya alam dan energi;
  4. pelaksanaan penyusunan kebijakan lain sesuai dengan   bidangnya;
  5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
  1. Uraian tugas Bagian Perekonomian, sebagai berikut:
  1. menyusun konsep program kerja bagian perekonomian sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  2. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  3. mendistribusikan tugas dan  mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  4. melaksanakan penyusunan pedoman, petunjuk teknis dan pengkoordinasian pembinaan pengelolaan sumber daya alam dan energi;
  5. melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan kegiatan perekonomian umum dan sarana perekonomian;
  6. melaksanakan pengkoordinasian kegiatan peningkatan produksi pemasaran;
  7. melaksanakan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan investasi, BUMD dan lembaga perekonomian lainnya;
  8. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
  9. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  10. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
  11. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

BAGIAN PEMBANGUNAN

  1. Bagian Pembangunan mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang penyusunan program, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan.
  2. Dalam melaksanakan tugas Bagian Pembangunan menyelenggarakan fungsi :
  1. perencanaan perumusan kebijakan pemerintah daerah bidang penyusunan program, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
  2. penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah bidang penyusunan program, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
  3. pembinaan dan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah bidang penyusunan program, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
  4. pembinaan dan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah bidang penyusunan program, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan;
  5. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintah bidang penyusunan program, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pembangunan; dan
  6.   pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
  1. Uraian tugas Bagian Pembangunan, sebagai berikut :
  1. menyusun konsep program kerja bagian pembangunan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  2. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  3. mendistribusikan tugas dan  mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  4. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan umum dan teknis berdasarkan renstra dan renja organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas Bagian;
  5. melaksanakan koordinasi dengan unit organisasi/instansi terkait dalam kegiatan penyusunan program, pengendalian dan pelaporan pembangunan;
  6. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan program;
  7. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pengendalian pembangunan;
  8. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan pembinaan jasa konstruksi;
  9. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan evaluasi dan pelaporan pembangunan;
  10. membuat telaahan staf berkaitan dengan penyusunan program, pengendalian dan pelaporan pembangunan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  11. mengkaji evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program bagian pembangunan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
  12. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
  13. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  14. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
  15. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

BAGIAN LAYANAN PENGADAAN/ BAGIAN PENGADAAN BARANG DAN JASA

  1. Bagian Layanan Pengadaan / Bagian PBJ mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan pelaksanaan kebijakan pemerintah daerah bidang penyusunan program, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan pengadaan barang/jasa melalui penyedia barang/jasa yang pembiayaannya sebagian atau seluruhnya bersumber dari APBN/APBD.
  2. Dalam melaksanakan tugas Bagian Layanan Pengadaan, menyelenggarakan fungsi :
    1. perumusan kebijakan administratif lingkup pembinaan dan pengembangan pengadaan, pelaksanaan pengadaan dan pelaporan pelaksanaan layanan pengadaan;
    2. penyelenggaraan kebijakan pemerintah daerah bidang penyusunan program, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan layanan pengadaan;
    3.          pembinaan dan fasilitasi kebijakan pemerintah daerah bidang penyusunan program, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan layanan pengadaan;
    4. pemantauan, evaluasi dan pelaporan kebijakan pemerintah bidang penyusunan program, pengendalian dan pelaporan pelaksanaan layanan pengadaan;
    5. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
  3. Uraian tugas Bagian Layanan Pengadaan, sebagai berikut :
  1. menyusun konsep program kerja bagian layanan pengadaan sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  2. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  3. mendistribusikan tugas dan  mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  4. menyelenggarakan kaji ulang rencana umum pengadaan dan pemaketan barang/jasa di lingkungan Pemerintah Kabupaten Brebes;
  5. mengkoordinasikan seluruh kegiatan pengadaan barang/jasa pemerintah;
  6. memberi petunjuk dan mengendalikan pelaksanaan tugas bawahan di lingkungan bagian layanan pengadaan untuk mendapatkan hasil kerja yang optimal;
  7. mengkoordinasikan penyusunan kebijakan umum dan teknis berdasarkan renstra dan renja organisasi sebagai pedoman pelaksanaan tugas;
  8. menyelenggarakan pengembangan dan pembinaan sumber daya manusia di bidang pengadaan barang/jasa;
  9. menyelenggarakan pendampingan kepada PA/KPA/PPK/Pokja ULP/PPSPM/Bendahara/APIP dalam menghadapi permasalahan hokum dalam lingkup pengadaan barang/jasa;
  10. mengkoordinasikan pelaksanaan kegiatan penyusunan program, evaluasi dan pelaporan layanan pengadaan;
  11. membuat telaahan staf berkaitan dengan penyusunan program, pengendalian dan pelaporan pembangunan sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  12. mengkaji evaluasi dan pelaporan pelaksanaan program Bagian Layanan Pengadaan sebagai bahan pertanggungjawaban kepada atasan;
  13. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
  14. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  15. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
  16. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

BAGIAN HUKUM

1)  Bagian Hukum mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan meliputi perumusan peraturan perundang-undangan, telaah hukum, mempublikasikan dan mendokumentasikan produk hukum serta memberikan bantuan hukum.

2) Dalam melaksanakan tugas Bagian Hukum menyelenggarakan fungsi :

  1. pengkoordinasian perumusan peraturan daerah, peraturan bupati dan keputusan bupati;
  2. penelaahan dan mengevaluasi pelaksanaan peraturan perundang-undangan dan rancangan peraturan daerah;
  3. penghimpunan peraturan perundang-undangan, publikasi produk hukum dan dokumentasi hukum;
  4. penyiapan bahan pertimbangan dan bantuan hukum kepada semua unsur pemerintah daerah atas masalah hukum yang timbul dalam pelaksanaan tugas;
  5. pelaksanaan koordinasi dengan instansi terkait dan aparat penegak hukum dalam rangka pelaksanaan tugas;
  6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.
  1. Uraian tugas Bagian Hukum, sebagai berikut :
  1. menyusun konsep program kerja bagian hukum sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  2. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  3. mendistribusikan tugas dan  mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  4. melaksanakan pengkoordinasian penyusunan, menelaah dan mengevaluasi produk hukum;
  5. melaksanakan fasilitasi pemberian bantuan hukum;
  6. melaksanakan pengkoordinasian kegiatan perlindungan hak asasi manusia;
  7. melaksanakan pendokumentasian dan publikasi produk hukum;
  8. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
  9. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  10. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
  11. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

BAGIAN ORGANISASI PERANGKAT DAERAH

    1. Bagian Organisasi Perangkat Daerah mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang pembinaan dan penataan kelembagaan organisasi perangkat daerah, analisis jabatan, analisis beban kerja, kinerja aparatur dan reformasi birokrasi, sistem, metode dan prosedur kerja, pendayagunaan aparatur, ketatalaksanaan dan pelayanan publik.
    2. Untuk melaksanakan tugas Bagian Organisasi Perangkat Daerah menyelenggarakan fungsi :
    1. pengumpulan dan pengolahan data serta menyiapkan bahan pembinaan dan peraturan di bidang kelembagaan perangkat daerah;
    2. penyiapan bahan penyusunan dan evaluasi penataan  kelembagaanan , analisis jabatan dan analisis beban kerja;
    3. pengumpulan bahan penyusunan pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan yang meliputi tata kerja, metode kerja, prosedur kerja dan pelayanan publik;
    4. pelaksanaan kegiatan pembinaan administrasi kepegawaian di lingkungan sekretariat daerah;
    5. pelaksanaan pembinaan aparatur, kinerja dan reformasi birokrasi;
    6. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh pimpinan terkait dengan tugas dan fungsinya.

 3) Uraian tugas Bagian Organisasi Perangkat Daerah, sebagai berikut :

  1. menyusun konsep program kerja bagian organisasi perangkat daerah sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  2. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  3. mendistribusikan tugas dan  mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  4. melaksanakan penyusunan peraturan/pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan evaluasi penataan kelembagaan perangkat daerah;
  5. melaksanakan penelaahan data/ informasi sebagai bahan perumusan kebijakan di bidang pendayagunaan aparatur negara, analisis beban kerja, analisis jabatan dan kompetensi jabatan;
  6. melaksanakan penyusunan peraturan/pedoman dan petunjuk teknis pembinaan dan penataan sistem, metode dan prosedur kerja;
  7. melaksanakan penyusunan peraturan/pedoman dan petunjuk teknis pembinaan ketatalaksanaan dan pelayanan publik;
  8. melaksanakan pengelolaan administrasi kepegawaian di lingkungan sekretariat daerah dan pembinaan pengembangan kepegawaian ;
  9. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
  10. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  11. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
  12. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.

BAGIAN UMUM

1)  Bagian Umum mempunyai tugas perumusan konsep/rencana dan pelaksanaan kebijakan, pengkoordinasian, pemantauan, evaluasi, pelaporan di bidang pembinaan kearsipan dan ketatausahaan pimpinan, staf ahli bupati dan umum, keuangan, perlengkapan, keprotokolan dan  kerumahtanggaan sekretariat daerah, wakil bupati dan bupati.

2) Dalam melaksanakan tugas Bagian Umum menyelenggarakan fungsi :

a.   pelaksanaan kegiatan keprotokolan dan tata usaha pimpinan, staf ahli bupati dan umum;

b.   pelaksanaan pembinaan kegiatan kearsipan lingkup sekretariat daerah;

c. pelaksanaan urusan rumah tangga Sekretariat Daerah, Wakil Bupati dan Bupati;

d.   pelaksanaan urusan keamanan terhadap personil dan  materil;

e.   pelaksanaan urusan pengelolaan administrasi keuangan lingkup Sekretariat Daerah;

f.    pelaksanaan pemeliharaan dan perawatan gedung dan kendaraan dinas lingkup Sekretariat Daerah;

g.   pelaksanaan urusan pengadaan dan pemeliharaan fasilitas Bupati, Wakil Bupati dan Kantor Sekretariat Daerah;

h.   pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Asisten  Administrasi, Sekretaris Daerah, Wakil Bupati dan Bupati.

3) Uraian tugas Bagian Umum, sebagai berikut :

  1. menyusun konsep program kerja bagian umum sebagai pedoman dan acuan pelaksanaan tugas;
  2. melaksanakan koordinasi dengan unit kerja agar terwujud sinkronisasi pelaksanaan tugas;
  3. mendistribusikan tugas dan  mengarahkan tugas bawahan sesuai dengan fungsi dan kompetensi bawahan dengan prinsip pembagian tugas habis;
  4. melaksanakan kegiatan pengelolaan tata usaha, keprotokolan, perlengkapan, pengendalian dan pembinaan kearsipan;
  5. melaksanakan pengkoordinasian pengelolaan administrasi dan pembinaan penatausahaan keuangan lingkup Sekretariat Daerah;
  6. melaksanakan kegiatan perbendaharaan lingkup Sekretariat Daerah;
  7. melaksanakan kegiatan kerumahtanggaan Sekretaris Daerah, Wakil Bupati dan Bupati;
  8. mengarahkan dan menilai kinerja bawahan dengan mengevaluasi hasil kerja bawahan untuk memacu prestasi kerja;
  9. menyampaikan saran dan masukan kepada pimpinan untuk bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
  10. melaksanakan monitoring, evaluasi dan laporan pelaksaan tugas sebagai wujud pertanggungjawaban;
  11. melaksanakan tugas kedinasan lain atas perintah pimpinan.