Pemerintah Kabupaten (Pemkab) Brebes menyatakan dukungannya terhadap program Pemerintahan Indonesia yang baru setelah dilantiknya presiden dan wakil presiden untuk periode 2024-2029. Semua kegiatan dan rencana ke depan, seperti Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah (RPJMD), harus disesuaikan dengan arahan presiden.

Hal ini disampaikan oleh Pj. Bupati Brebes, Ir. Djoko Gunawan MT, saat membuka Rapat Koordinasi Pemerintahan Desa di Aula Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (Dinpermades) Kabupaten Brebes, Senin (21/10/2024). Pj. Bupati mengingatkan kepada para camat dan kepala desa agar penyusunan program di desa, termasuk musyawarah desa (musdes), bisa mengakomodasi arahan presiden.

Pj. Bupati juga menekankan pentingnya swasembada pangan karena Kabupaten Brebes merupakan daerah penyangga pangan dengan 36 persen Produk Domestik Regional Bruto (PDRB) didukung sektor pertanian. Program lain seperti makan bergizi juga akan disesuaikan dengan anggaran, meski masih menunggu petunjuk teknis.

Selain itu, Pj. Bupati menegaskan pentingnya transparansi dan akuntabilitas dalam pengelolaan keuangan desa. Program Jaga Desa, yang diluncurkan sejak 2022, diharapkan bisa terus memonitor dan mengevaluasi tata kelola keuangan desa. Menjelang akhir tahun, Pj. Bupati menekankan bahwa Dana Desa (DD) dan Alokasi Dana Desa (ADD) harus diserap secara maksimal agar bisa mendorong pertumbuhan ekonomi dan daya beli masyarakat.

Pj. Bupati juga mendorong desa-desa untuk memanfaatkan sistem transaksi non-tunai yang telah diterapkan di 292 desa pada akhir September. Sistem ini diharapkan bisa mempermudah dan mempercepat administrasi keuangan di desa. Untuk pengembangan ekonomi desa, Badan Usaha Milik Desa (BUMDes) juga diimbau memanfaatkan platform e-katalog dari LKPP guna memperluas pasar produk desa dan meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD).

Pj. Bupati juga berpesan kepada para kepala desa dan camat untuk menjaga netralitas serta stabilitas wilayah masing-masing, terutama menjelang pilkada. Koordinasi dengan KPU, Bawaslu, tokoh masyarakat, dan aparat keamanan harus terus dilakukan agar pilkada berjalan aman dan lancar.

Kepala Dinpermades Kabupaten Brebes, Subagya, menambahkan bahwa menjelang akhir tahun 2024, pihaknya berupaya untuk memastikan semua anggaran yang masuk ke desa, baik dari APBN, APBD, maupun APBD satu, bisa diserap dengan baik untuk memaksimalkan perputaran uang di masyarakat.